Polda+Metro+Jaya.jpg)
.jpg)
SETELAH 3 tahun, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari senilai Rp 5 miliar, berkas perkaranya tak kunjung ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan keadilan.Padahal kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena diduga kuat melibatkan Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten dan sang ayah tercinta, Chasan Sochib serta pejabat teras di lingkungan Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang.
Kasus ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tahun 2003 dan sampai 2010 ini tak ada titik terang karena Presiden SBY melindungi Ratu Atut Chosiyah dan Bapaknya Chasan Sochib.
Korupsi Karangsari Rp 5 Miliar Terkatung-katung
Pelaporannya adalah Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memang sudah menetapkan tersangka atas kasus ini, Tantan yang menjabat Pimpro. Namun Atut Chosiyah dan Chasan Sochib tak pernah dimintai keterangan tentang kasus ini yang menggunakan APBD tahun 2002, sehingga berkas perkara itu tidak pernah lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Kepala Kejati Banten, Kemal Sofyan Nasution melalui Asisten Pengawasannya, AF Basyuni, penyebab tersendat-sendatnya penyelidikan kasus Karangsari adalah terdapat perbedaan antara hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kejati Banten. Versi BPKP menyebutkan angka Rp 5 miliar, sesuai dengan nomenklatur di APBD. Sedangkan Kejati Banten berpegang teguh pada Rp 3,5 miliar karena hanya uang itu yang digunakan untuk membebaskan lahan Karangsari.Hasil pemeriksaan BPK maupun BPKP memang menyebutkan angka Rp 5,14 miliar, sesuai dengan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD 2002.
Di antaranya untuk pembebasan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Namun sisanya, Rp 1,64 miliar juga menjadi temuan BPK dan BPKP karena tak ada pelaksanaan proyek pelebaran jalan itu.Sebenarnya, Dengan temuan BPK dan perhitungan BPKP itu, Kejati Banten justru mendapatkan dua perkara. Pertama, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Kedua, perkara dugaan korupsi pelaksanaan pelebaran Jalan Raya Serang-Pandeglang tahun 2002 yang dinilai tidak dilaksanakan. Kenyataannya, kasus ini terkatung-katung hingga 3 tahun lebih. (tim Banten link)
.jpg)
.jpg)
Polda+Metro+Jaya.jpg)
Pencurian APBD di Banten dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010
BalasHapus"Penyimpangan Rp13,08 miliar, Ratu Atut Chosiyah Dihimbau Belajar ke Tangerang Agar Jangan DIpakai untuk Airin Rachmi Diany Pilkada di Tangsel 2010 Ini"
Sabtu, 26 Juni 2010, 07:58 WIB
Pemerintah Provinsi Banten diminta belajar laporan keuangan ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang sehubungan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyimpangan APBD 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
"Saya sangat kecewa dan prihatin laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditemukan adanya penyimpangan anggaran," kata Agus R Wisas, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Banten, Jumat (25/6/2010).
Ia mengatakan, semestinya Pemprov Banten belajar laporan keuangan ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang
Sebab kedua daerah tersebut sudah tiga kali mendapat penghargaan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Jika Gubernur Banten belajar ke daerah itu, kemungkinan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih baik,"ujarnya.
Kalau Pemprov Banten mau studi banding ke dua daerah itu dan jangan sampai jauh-jauh ke luar daerah.
Selama ini, BPK menilai laporan keuangan APBD Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sangat baik sehingga perlu belajar kepada mereka.
Pengalaman terburuk bagi Pemprov Banten, atas temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan diindikasikan terjadi penyimpangan anggaran tahun 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
Fz/At/Kl)
Pencurian APBD di Banten dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010
BalasHapus"Penyimpangan Rp13,08 miliar, Ratu Atut Chosiyah Dihimbau Belajar ke Tangerang Agar Jangan DIpakai untuk Airin Rachmi Diany Pilkada di Tangsel 2010 Ini"
Sabtu, 26 Juni 2010, 07:58 WIB
Pemerintah Provinsi Banten diminta belajar laporan keuangan ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang sehubungan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyimpangan APBD 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
"Saya sangat kecewa dan prihatin laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditemukan adanya penyimpangan anggaran," kata Agus R Wisas, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Banten, Jumat (25/6/2010).
Ia mengatakan, semestinya Pemprov Banten belajar laporan keuangan ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang
Sebab kedua daerah tersebut sudah tiga kali mendapat penghargaan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Jika Gubernur Banten belajar ke daerah itu, kemungkinan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih baik,"ujarnya.
Kalau Pemprov Banten mau studi banding ke dua daerah itu dan jangan sampai jauh-jauh ke luar daerah.
Selama ini, BPK menilai laporan keuangan APBD Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sangat baik sehingga perlu belajar kepada mereka.
Pengalaman terburuk bagi Pemprov Banten, atas temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan diindikasikan terjadi penyimpangan anggaran tahun 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
Fz/At/Kl)