Laoran Marissa Haque dan Zulkieflimansyah (PKS dan PDI) atas Pilkada Banten 2006

Menjawab Laoran Marissa Haque dan Zulkieflimansyah atas Dugaan Kecurangan Pilkda Banten 2006:
Warga Banten Desak Digelar Pilkada Susulan



Rabu, 29 November 2006, 05:21:16 WIB

Protes Ke KPUD Gara-gara Tak Bisa Nyoblos Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas (ART), kemarin mendatangi kantor KPUD Banten. Mereka menuntut digelar Pilkada susulan karena banyak warga yang tidak bisa mencoblos, gara-gara tidak memiliki kartu pemilih.


“PENCOBLOSAN susulan ha­rus diadakan, jika tidak pencob­lo­san kemarin tidak sah,” teriak sa­lah seorang demonstran. Sementara itu, H.M Mirkibi sa­lah seorang demonstran juga ikut berteriak-teriak di hadapan aparat sambil menunjukkan Kar­tu Tanda Penduduk (KTP). “Sa­ya ini asli penduduk Serang dan saya juga punya KTP yang mas­ih berlaku, kenapa bisa tak ter­daf­tar dalam Pilkada ini,” te­riak­nya. Setelah beberapa saat bero­ra­si, Koordinator Aksi Fauzi Roh­man bernegosiasi dengan aparat.


Ak­hirnya empat orang per­wakilan demonstran yakni Mir­ki­bi, warga Sumur Pecung, Se­rang, Solehah, Supiah dan Tu­mi­nem warga Kampung Baru, Ke­lurahan Ka­dungan, Serang diizin­kan masuk dan diterima ang­gota KPU Banten HM Soc­hari. Menurut Mirkibi dirinya su­dah melaporkan hal ini ke pe­ngu­rus RW dan RT setempat, te­tapi tidak ada tanggapan sama se­kali. Lalu ia meneruskan lapo­ran­nya ke kelurahan, namun te­tap tidak ada tanggapan. Pa­dahal, menurut Mirkibi waktu pe­milihan bupati, dan Pilpres di­ri­nya terdaftar dan bisa nyoblos.


“Ini sangat tidak adil, saya pun ber­hak ikut menentukan nasib Ban­ten,” jelasnya. Hal yang sama juga diungkap­kan Solehah. Menurutnya, di ke­luarganya terdapat empat orang yang seharusnya terdaftar dan bi­sa nyoblos, tetapi kali ini tak sa­tupun bisa nyoblos. “Kalau ter­lewat satu orang sih saya mak­lum, tetapi ini semuanya ng­gak terdaftar,” tuturnya. Peristiwa yang lebih parah dialami oleh Supiah, sembilan anggota keluarganya tak satu pun bisa nyoblos dan hanya bisa gigit jari saat coblosan. Bahkan salah satu perwakilan demon­st­ran menuturkan di perumahan Ta­man Banten Lestari, Kelura­han Unyur tepatnya di RT 4/RW 16 seharusnya lebih da­ri 100 orang bisa nyoblos tapi la­gi-lagi tak dapat nyoblos karena tak masuk dalam DPT.


Menanggapi keluhan warga tersebut, Sochari berjanji KPUD akan menindaklanjuti hal ini dan KPUD akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencari solusi. “Kami tidak bisa memutuskan sendiri mengenai masalah ini, kami harus berkoordinasi terle­bih dahulu dengan pihak lain,” je­lasnya. Sochari juga meminta perwa­ki­lan demonstran untuk mendata warganya yang tidak terdaftar da­lam DPT tetapi perwakilan demonstran menolak hal itu, mereka menilai pendataan itu bukan tugas mereka. RM